REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melantik sebanyak 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3). Para pejabat ini merupakan hasil lelang terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ridwan Kamil mengatakan, bahwa sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi. Namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.
Menurut Ridwan Kamil, pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.
“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat untuk membuat gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Ia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.
“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” kata Emil seraya mengatakan ia meyakini inilah kabinet yang mantap.
Emil pun meminta, agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak.
“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership," katanya.
Emil menilai, hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, jadi semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. "Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” katanya.
Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN. Di antaranya, integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.
“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara nggak ada peraturan tujuan yang dimatikan," katanya.
Selain itu, kata dia, seharusnya dibalik tujuan yang dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. "Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” kata Emil.
Dari 14 pejabat yang dilantik, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilantik Ridwan Kamil hari ini:
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lr. Bambang Tirtoyuliono, M.M.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Drs. Kusmana Hartadji, M.M.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Hery Antasari, S.T.
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A. Koswara, M.P.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin, S.T., M.T.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Engkus Sutisna, S.T., M.T.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji, S.T., M.Si.
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd.
11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Dr. Ika Mardiah, M.Si.
12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah, Ir. Hermansyah, M.Si.
14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si.
https://ift.tt/2XPfOca
March 06, 2019 at 06:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XPfOca
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment